DPR Dukung Penelitian Energi Panas Bumi

29-01-2018 / KOMISI VII

 

 

Komisi VII DPR RI mendukung keputusan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) apabila tetap memberikan perhatiannya kepada penelitian teknologi energi panas bumi atau geothermal. Oleh karenanya, perlu dipikirkan bagaimana cara agar hal tersebut bisa diimplementasikan.

 

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan, apabila teknologi dalam skala kecilnya sudah terbukti, maka tinggal dibesarkan untuk menyesuaikan potensi geothermal yang ada di berbagai daerah.

 

“Kita mendukung penuh penelitian-penelitian energi yang dilakukan oleh BPPT dalam mencari terobosan mengenai teknologi yang tepat dan efisien tentang panas bumi. Sebab kedepan, energi baru dan terbarukan harus ditinjau secara mendalam,” ucap Kurtubi saat RDP Komisi VII DPR dengan Kepala BPPT di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

 

Politisi F-Nasdem itu menyatakan, kedepannya konsumsi listrik di Indonesia diprediksi akan mengalami pelonjakan. Ada gerak ekonomi industri yang berjalan, dan industri itu bisa berjalan kalau kebutuhan listriknya tercukupi. Dari sisi demand-nya pasti akan meningkat.

 

“Fenomena mobil listrik akan menjadi kenyataan dan merajalela dinegeri kita, sebagaimana juga di negara lain. Hal itu mengakibatkan konsumsi BBM akan anjlok, dan konsumsi listriknya yang justru akan melonjak. Belum lagi MRT Jakarta kalau sudah berfungsi, maka akan membutuhkan tambahan pasokan listrik yang besar,” ujarnya.

 

Kurtubi menegaskan bahwa bidang teknologi patut untuk menunjang persoalan itu. Terkait masalah  kebutuhan listrik, Kurtubi juga mempertanyakan tentang studi yang telah dilakukan oleh BPPT mengenai berapa kebutuhan listrik secara total. “Berapa jumlah pembangunan pembangkit baru yang dibutuhkan pada tahun-tahun yang akan datang,” katanya.

 

Apabila telah dilakukan studi oleh BPPT tentang perencanaan jumlah pembangkit yang dibutuhkan, maka harus disosialisasikan, tambahnya. “Tetapi kalau belum dilakukan sebuah studi tentang kebutuhan listrik per lima tahun yang lebih canggih serta cara memenuhinya secara komprehensif, saya sarankan agar dilakukan studi tersebut,” pungkas politisi asal dapil NTB itu. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...